banner 468x60
Berita

Pengusaha Dukung Kesejahteraan Pekerja, APINDO Dorong Kolaborasi Bangun Ekonomi NTT

Avatar photo
53228
×

Pengusaha Dukung Kesejahteraan Pekerja, APINDO Dorong Kolaborasi Bangun Ekonomi NTT

Sebarkan artikel ini

KUPANG– Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441 mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Namun, kenaikan sebesar 5,97 persen tersebut dinilai perlu diikuti langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) NTT, Bobby Pitoby, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah menaikkan UMP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

banner 468x60

Menurutnya, pengusaha pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah, yakni menciptakan kesejahteraan tenaga kerja. Sebab, pekerja yang memiliki kehidupan lebih baik diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perusahaan.

“Kami dari APINDO NTT yang mewakili pengusaha di seluruh NTT sangat mendukung program pemerintah. Tujuan kenaikan UMP ini untuk mensejahterakan pekerja. Kalau pekerja lebih sejahtera, produktivitasnya juga akan meningkat,” ungkap Bobby.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Bobby mengingatkan bahwa kenaikan upah tidak boleh hanya dilihat dari besaran nominal. Menurutnya, persoalan utama yang harus diperhatikan adalah kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tekanan.

Baca Juga :  Dalam Rangka Memeriahkan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023 Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI ) Cabang Kupang Mengelar Hal Ini

Ia menilai kenaikan UMP sebesar 5,97 persen berpotensi tidak memberikan dampak maksimal apabila harga kebutuhan pokok justru meningkat lebih tinggi

Karena itu, Bobby meminta pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan kenaikan upah, tetapi juga melakukan pengendalian harga barang kebutuhan masyarakat.

“Kalau UMP naik, tetapi harga kebutuhan pokok meningkat lebih tinggi, maka kesejahteraan pekerja belum tentu bertambah. Kenaikan upah harus diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Bobby juga menyoroti struktur perekonomian NTT yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Ia menyebut sekitar 70 persen aktivitas ekonomi daerah ditopang oleh belanja pemerintah.

Ketika pendapatan masyarakat tertunda, aktivitas konsumsi berpotensi melemah. Dampaknya kemudian dapat dirasakan oleh pedagang, pengusaha, hingga pekerja yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas ekonomi daerah.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Dampaknya bukan hanya kepada ASN, tetapi juga kepada pengusaha dan pekerja lainnya karena perputaran ekonomi ikut terpengaruh,” ujarnya.

Baca Juga :  Giat Humanis, Bhabinkamtibmas Polres Humbahas Membantu Masyarakat 

Lebih jauh, Ketua APINDO NTT itu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sebagai bagian dari strategi memperkuat kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, produktivitas yang meningkat memungkinkan perusahaan menghasilkan barang dengan biaya lebih efisien. Dengan demikian, harga jual produk dapat ditekan dan masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk membeli kebutuhan.

Bobby memberikan ilustrasi, jika sebelumnya biaya produksi satu barang mencapai Rp1.000, peningkatan produktivitas berpeluang menurunkan biaya produksi menjadi Rp500 per unit.

“Keyword-nya adalah produktivitas pekerja. Bagaimana barang yang diproduksi semakin efisien, biaya produksi bisa ditekan, harga jual lebih terjangkau, dan daya beli masyarakat meningkat,” jelasnya.

Bobby juga mendorong Pemerintah Provinsi NTT memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan dunia usaha dalam merumuskan langkah pemulihan ekonomi daerah.

Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah membuat keterlibatan sektor swasta semakin penting. Pengusaha tidak hanya menjadi pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga, iklim investasi, serta berbagai persoalan yang menghambat perkembangan dunia usaha di NTT.

Baca Juga :  Jelang Pemilu 2024, Polres Samosir Patroli Cegah Gangguan Kamtibmas

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta agar perekonomian NTT bisa semakin baik ke depannya,” katanya.

Penjelasan tersebut, menurut Bobby, penting agar masyarakat memahami bahwa penerapan kebijakan pengupahan juga harus memperhatikan klasifikasi perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441 melalui Keputusan Gubernur Nomor KEP/HK/2026 tertanggal 20 November 2026.

Penetapan dilakukan setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Perhitungan mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dengan menggunakan nilai Alpha 0,70.

Dukungan APINDO terhadap kenaikan UMP sekaligus menjadi catatan bahwa kebijakan pengupahan membutuhkan dukungan kebijakan ekonomi lainnya. Sebab, peningkatan kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah, tetapi juga stabilitas harga, produktivitas, dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

banner 468x60
banner 468x60
error: Content is protected !!